“Penundaan ini bertentangan dengan semangat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa Pilkades wajib dilakukan secara periodik dan demokratis,” tegasnya dari atas mobil komando.
“Aksi ini adalah bentuk perjuangan masyarakat desa untuk mempertahankan hak demokratis mereka,” tambah Rofi.
Dalam press release resmi yang dibagikan kepada awak media, massa menyampaikan sembilan tuntutan utama kepada DPRD Kabupaten Sampang, yaitu:
- Segera menetapkan dan mengumumkan jadwal Pilkades di seluruh desa yang masa jabatan kepala desanya telah berakhir.
- Menjelaskan secara transparan kepada publik alasan penundaan Pilkades, termasuk dasar hukum, waktu pelaksanaan, dan kesiapan anggaran.
- Memanggil dan meminta pertanggungjawaban eksekutif terkait alasan penundaan serta progres persiapan pilkades.
- Menolak segala bentuk politisasi dan kepentingan kelompok tertentu dalam proses penundaan Pilkades.
- Menolak penundaan yang tidak transparan dan tidak beralasan kuat.
- Menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi lokal.
- Menolak penundaan sepihak tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa keterbukaan informasi kepada masyarakat.
- Menuntut DPRD dan Pemkab menjalankan fungsi pengawasan secara tegasterhadap pelaksanaan amanat Pilkades.
- Menolak segala bentuk permainan politik yang menjadikan penundaan Pilkades sebagai alat mempertahankan kekuasaan sementara.
Wakil Bupati Turun Tangan, Janji Perjuangkan Aspirasi
Menanggapi situasi tersebut, Wakil Bupati Sampang, Ahmad Mahfudz atau yang akrab disapa Ra Mahfudz, turun langsung menemui massa.
Ia menyebut aksi itu sebagai bentuk perhatian dan partisipasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Saya pribadi dan atas nama Pemkab Sampang meminta maaf jika ada kekurangan. Terkait tuntutan masyarakat, akan saya perjuangkan semaksimal mungkin,” ujar Ra Mahfudz di hadapan demonstran.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas kritik publik terhadap kebijakan pemerintah.
“Kritik seperti ini penting agar kami tidak lalai. Pemerintah akan berusaha mencari solusi terbaik terkait pelaksanaan Pilkades,” ujarnya, disambut teriakan massa “Ra Mahfudz Bupati, Jih Idi Pengecut”.
Hingga sore hari, situasi berangsur kondusif setelah massa membubarkan diri. Namun, beberapa warga dan petugas ada yang dilarikan kerumah sakit akibat terjadi bentrokan antara massa aksi dan aparat.