Surabaya – Sejumlah massa yang mengatasnamakan Gerakan Loyalis Perubahan Jawa Timur (Gelora Jatim) demo Gubernur karena dinilai pengelolaan Dana Hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) sangat buruk. Hal itu terbukti pada realisasi dana hibah yang tidak jelas peruntukannya.
Bahkan, penggunaan dana hibah dari tahun ke tahun selalu tidak dilengkapi dengan SPJ. Pada tahun 2019, dana hibah tanpa SPJ tersebut mencapai Rp2,9 triliun dan 2020 sebesar Rp1.6 triliun.
Ahmad Annur, koordinator lapangan (Korlap), menyampaikan bahwa ketidakjelasan yang dilakukan oleh Pemprov Jatim menjadi catatan buruk dalam hal tata kelola Keuangan daerah.
“Berdasarkan hasil kajian kami, ini ada faktor kesengajaan dan pembiaran. Bahkan ketika analisa lebih dalam lagi, dana hibah hanya dijadikan uang balas jasa Pilgub 2018 lalu (bagi-bagi kue anggaran). Terbukti beberapa daerah yang menjadi basis pemenangan Khofifah-Email paling banyak mendapatkan kucuran dana hibah dan rata-rata bermasalah,” jelasnya, Rabu, (6/10/2021).