Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan kabar bersejarah pada peringatan HUT ke-52 PDI Perjuangan, Jumat (10/01/2024).
Dalam pidato politiknya, Megawati mengungkapkan bahwa pencabutan TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 merupakan kado atau hadiah istimewa bagi partai yang dipimpinnya.
“Sebab setelah berjuang dengan penuh kesabaran revolusioner selama 57 tahun, sejak 1967 sampai 2024. Keputusan yang luar biasa telah dikeluarkan, melalui surat penegasan pimpinan MPR RI, atas tidak berlakunya lagi TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967,” ujar Megawati, dikutip dari akun resmi X PDI Perjuangan, Jumat (10/09/2025).
Megawati Soekarnoputri menegaskan, pencabutan tersebut membuktikan bahwa tuduhan terhadap Bung Karno tidak memiliki dasar hukum.
Ia menambahkan bahwa tidak ada proses hukum apa pun yang dilakukan untuk membuktikan tuduhan terhadap Bung Karno hingga wafatnya sang proklamator.
Sebagaimana diketahui, TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Sukarno ditetapkan di Jakarta, 12 Maret 1967.
Melalui TAP MPRS ini, MPRS mencabut kekuasaan negara dari Presiden Soekarno di masa Pemerintah Orde Baru (ORBA)
Pencabutan TAP MPRS ini ditandai dengan penyerahan surat resmi dari Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), kepada keluarga Bung Karno.
Penyerahan surat resmi tersebut dilakukan pada Senin (09/09/2024), sebagai bentuk pengakuan atas ketidakadilan yang pernah terjadi.
Momen ini menandai langkah penting dalam sejarah politik Indonesia, sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya keadilan dan penghormatan terhadap tokoh bangsa.
