Jakarta – Pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi belanja sebagai upaya menjaga keseimbangan anggaran negara. Pemangkasan ini ditargetkan menghemat kas negara hingga Rp306,6 triliun.
Dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja Komisi III DPR RI, anggota Komisi III Hasbiallah Ilyas menekankan agar efisiensi anggaran tidak mengurangi pelayanan publik. Ia menyoroti tiga aspek utama yang tidak boleh terkena pemangkasan.
Pertama, program pelayanan langsung kepada masyarakat harus tetap berjalan tanpa gangguan. Kedua, anggaran untuk pembinaan dan pengawasan kualitas penegakan hukum tidak boleh dikurangi karena berpengaruh pada profesionalisme aparat.
Ketiga, efisiensi anggaran sebaiknya tidak diterapkan pada program yang meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Program ini dinilai penting dalam membangun kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
Hasbiallah menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menghambat penegakan hukum di Indonesia. Ia berharap langkah ini tidak mengurangi kualitas hukum yang sudah berjalan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak boleh menghambat pertumbuhan sektor strategis. Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus disertai solusi konkret agar tidak berdampak negatif pada perekonomian nasional.
Menurutnya, efisiensi bukan sekadar penghematan, tetapi juga alat ukur keberlanjutan program prioritas pemerintah. Oleh karena itu, keseimbangan antara efisiensi dan kebutuhan pembangunan harus tetap dijaga.
