Dalam rapat dengan Menteri Koperasi RI dan pimpinan BP Batam serta BPKS, Nurdin menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak kebijakan ini terhadap sektor koperasi dan kawasan perdagangan bebas. Ia menilai pemangkasan anggaran dapat menurunkan daya saing sektor tersebut di tengah tantangan global.
Berdasarkan laporan Komisi VI DPR RI, efisiensi di Kementerian Koperasi mencapai Rp155,8 miliar dari pagu anggaran Rp473,3 miliar, sehingga tersisa Rp317,4 miliar. Sementara itu, BP Batam menerima Rp1,24 triliun setelah pemangkasan dari Rp1,99 triliun.
BPKS juga mengalami pemotongan signifikan, dengan anggaran yang tersisa Rp26 miliar dari semula Rp53,4 miliar. Nurdin mempertanyakan strategi pemerintah dalam menjaga keberlanjutan koperasi dan daya tarik investasi di kawasan perdagangan bebas.
Menanggapi hal ini, Menteri Koperasi dan pimpinan BP Batam serta BPKS menyatakan akan mencari strategi untuk memastikan program tetap berjalan. Upaya yang dirancang mencakup optimalisasi sumber daya, sinergi dengan sektor swasta, dan pemanfaatan teknologi.
Pemerintah dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan pertumbuhan ekonomi. Transparansi dalam pelaksanaan kebijakan ini menjadi sorotan agar tidak sekadar menjadi pemotongan anggaran tanpa solusi konkret.
Nurdin menekankan bahwa efisiensi harus dilakukan dengan strategi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak menjadi alasan pemotongan yang justru melemahkan sektor-sektor strategis.
