Kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk memperkuat kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi nasional. Pemerintah menggunakan APBN untuk meredam gejolak tanpa mengabaikan pembangunan jangka menengah.
Insentif fiskal diberikan kepada sektor strategis yang mendorong transformasi ekonomi. Pemerintah menargetkan pendapatan negara di kisaran 11,71% hingga 12,22% dari PDB, sementara belanja negara 14,19% hingga 14,75% PDB.
Asumsi dasar ekonomi makro 2026 mencakup pertumbuhan 5,2%–5,8%, inflasi 1,5%–3,5%, dan kurs Rupiah Rp16.500–Rp16.900 per USD. Harga minyak, lifting minyak dan gas, serta suku bunga SBN turut diperhitungkan dengan cermat.
Target kesejahteraan sosial juga ditegaskan melalui penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah membidik angka kemiskinan 6,5%–7,5% serta indeks modal manusia membaik dari 0,56 ke 0,57.
Dengan strategi terukur dan adaptif, pemerintah ingin menghadapi tantangan global dengan ketahanan domestik. Kebijakan fiskal 2026 dirancang sebagai tameng ekonomi sekaligus pendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.