“Di era Jokowi, pertemuan dengan pemimpin redaksi hanya dua kali setahun dengan durasi singkat, sehingga kesempatan untuk klarifikasi terbatas,” kata Uni. Akibatnya, media lebih sering mendapatkan informasi dari YouTube Presiden ketimbang forum diskusi.
Uni membandingkan hal ini dengan era SBY yang lebih terbuka terhadap media. “Pak SBY bahkan mengakomodir hingga 65 pemimpin redaksi dalam diskusi yang berlangsung selama beberapa jam,” tambahnya.
Jurnalis senior Budiman Tanuredjo menegaskan pentingnya komunikasi yang berbasis pada mutual respect antara pemerintah dan media. Ia menekankan bahwa komunikasi yang baik harus membangun pemahaman yang mendalam dengan masyarakat.
Budiman menyoroti bahwa kritik media seharusnya tidak dianggap sebagai serangan terhadap pemerintah. “Di era SBY, kritik dari media direspons dengan membuka ruang diskusi, bukan dengan serangan balik,” ujarnya.
Presiden SBY juga dikenal sebagai presiden pertama yang menggunakan hak jawab di media massa resmi. Dalam kasus tsunami Aceh, hak jawabnya dimuat oleh SKH Kompas sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip jurnalistik.
Selain itu, dalam kasus “Cicak vs Buaya,” meskipun editorial Kompas mengambil posisi kritis terhadap pemerintah, komunikasi tetap terbuka. Hal ini memungkinkan terciptanya pemahaman yang lebih baik antara media dan pemerintah.
Abdul Rahman Ma’mun, Dosen Universitas Paramadina, menyoroti pentingnya komunikasi yang berorientasi pada fungsi, bukan personalisasi pejabat. Presiden sebagai komunikator utama harus membangun kepercayaan publik melalui tindakan yang transparan.
Ia mengkritisi pernyataan inkonsisten dari pemerintah yang dapat merusak kepercayaan publik. “Publik tidak peduli siapa yang menyampaikan informasi, yang mereka inginkan adalah transparansi dan konsistensi,” tegasnya.
Abdul Rahman juga mengingatkan bahwa transparansi harus diwujudkan dalam kualitas dan kredibilitas informasi. Jika transparansi hanya menjadi formalitas tanpa akuntabilitas, kepercayaan publik akan semakin tergerus.
Diskusi ini menegaskan bahwa kredibilitas komunikasi pemerintahan sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik. Tanpa komunikasi yang transparan dan terpercaya, pemerintah berisiko kehilangan legitimasi di mata masyarakat.