“Sejak 2021 Pilkades ditunda. Saat itu beliau berjanji akan dilaksanakan 2025. Sekarang berubah lagi menjadi 2027. Ini bentuk pengabaian terhadap tuntutan masyarakat,” tegas Rofi.
Menurutnya, pelaksanaan Pilkades pada 2026 mencakup 143 desa, sementara 37 desa lainnya masih dipimpin kepala desa definitif. Ia menilai tidak ada alasan kuat untuk menunda.
“Saya yakin Pilkades 143 desa berjalan kondusif. Jangan membawa-bawa alasan konflik. Justru kalau ditunda lagi, potensi konflik makin besar,” katanya.
Rofi juga menyoroti dampak buruk penundaan yang membuat pelayanan desa tersendat akibat kepemimpinan PJ Kades yang minim legitimasi dan ruang kebijakan.
“Pemerintahan desa sekarang amburadul. Banyak kebijakan terhambat, termasuk program Presiden Prabowo seperti Kopdes Merah Putih,” ujarnya.
Ia mendesak Pemkab Sampang segera menganggarkan Pilkades 2026, bahkan bila harus memotong anggaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Tidak berhenti di Sampang, Rofi menegaskan bahwa dirinya bersama kelompok aksi lain akan menggelar demonstrasi besar-besaran di Kantor Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
“Aksi tersebut bertujuan menekan Pemerintah Provinsi agar turun tangan dalam polemik yang semakin meruncing ini,” pungkasnya.