Pada umumnya negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, memiliki tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakatnya, melalui peningkatan pembangunan ekonomi. Pembangunan yang dimaksud dalam hal ini merupakan suatu proses multidimensional dalam percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pengurangan kemiskinan (Todaro, 2003).
Salah satu potensi di Indonesia yang memiliki nilai ekonomi dan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ialah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro.
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
UMKM di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini karena usaha tersebut merupakan tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antargolongan pendapatan dan antarpelaku usaha, tapi juga untuk mengentaskan kemiskinan dan menyerap tenaga kerja.
Menurut data BPS RI (2021) PDB Indonesia pada Triwulan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021 kontribusi Industri Pengolahan Non Migas sebesar 710.965,1 milliar. Sektor lapangan usaha ini sangat besar dibandingakan dengan Sektor Pertambangan dan Penggalian, dan Pertanian.
Setiap tahunnya sektor ini mengalami peningkatan signifikan. Begitupun juga dengan Sub-sektor Industri Makanan dan Minuman yang memiliki kontribusi tertinggi dari ke-15 sub sektor lainnya, yakni sebesar 269.993,9 milliar terhadap Sektor Industri Pengolahan.
Sinergis dengan kontribusi Sektor Industri Pengolahan yang besar terhadap PDB Indonesia, Jawa Timur yang merupakan provinsi di Pulau Jawa dengan sumber daya dan potensi yang besar kontribusinya terhadap pendapatan dan perekonomian Indonesia.
Pada data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 memperlihatkan bahwa Sektor Industri Pengolahan memiliki kontribusi paling besar dari sektor yang lain, yaitu sebesar 705.796,59 milliar.
Dari ke-16 Sub-sektor pada Sektor Industri Pengolahan, Sub-sektor yang memiliki kontribusi tertinggi ialah Industri Makanan dan Minuman yang mencapai 263.220,03 milliar. Industri Mikro Kecil di Jawa Timur memiliki jumlah perusahaan sebesar 862.450 dengan jumlah tenaga kerja sebesar 2.380.673 ribu.
Industri makanan merupakan jenis Industri Mikro-Kecil terbanyak yang mencapai 241.025 industri dan menyerap tenaga kerja sebanyak 505.109 ribu (BPS Jatim, 2020).
Namun, kontribusi UMKM yang begitu besar terhadap PDB dan PDRB tersebut tidak diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. PDB Indonesia baik ADHB maupun ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 10.949.037,80 milliar turun menjadi 10.722.442,7 milliar di tahun 2020.
Fakta ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan (BPS RI, 2020). Begitupun juga yang terjadi pada setiap provinsi dan kota/kabupaten di INdonesia, tak terkecuali penurunan pertumbuhan ekonomi yang dialami Provinsi Jawa Timur.
Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh bangsa saat ini, HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) harus hadir memberikan kontribusi nyata untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
Hal ini karena sejak awal berdirinya, HMI lahir dilandasi dengan sebuah komitmen besar, yaitu komitmen kebangsaan dan komitmen keummatan yang kemudian dikenal dengan dwi komitmen HMI.
Dwi komitmen inilah yang kemudian terintegrasi secara esensial menjadi awal berdirinya HMI. Hingga saat ini, HMI memiliki peran besar untuk membangun peradaban bangsa, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Banyaknya kader dan alumni yang tersebar luas di Indonesia, sebenarnya menjadi modal besar bagi HMI untuk menjadi salah satu kekuatan strategis bangsa.
Melalui wirausaha HMI yang berbasis local wisdom (kerifan lokal) pada setiap Badan Koordinasi (BADKO) di setiap provinsi dan cabang-cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Timur, kader-kader HMI sebagai pelopor wirausaha muda dapat memberikan solusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa krisis saat ini.
Solusi tersebut diantaranya, pertama, dalam penanganan ketahanan pangan, kabupaten/kota yang memiliki sektor basis, prospek, dan memiliki kinerja produktivitas pertumbuhan pesat membuat kelembagaan lumbung pangan kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Dengan diikuti program jaring pengaman sosial melalui bantuan pangan non tunai dan program bantuan pangan berbasis pada local wisdom.
Kedua, dalam penanganan ketahanan ekonomi melalui sharing economy (ekonomi berbagi), dimana aktivitas masyarakat yang dibatasi mengalihkan bisnisnya terhadap bisnis online. Sharing economy ini solusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah kabupaten/kota.
Hal ini dipicu dari perkembangan teknologi dan perkembangan e-commerce. Sharing economy merupakan pasar dimana pemilik (owners) menggunakan aset yang dimilikinya untuk konsumsi pribadi, namun ada aset yang disewakan ke orang lain. Contohnya, Gojek, Grab, Turo, Uber, dan JustPark.
Selanjutnya untuk mengoptimalisasi pemasaran online pemerintah daerah melakukan pelatihan dan pendampingan digital marketing berkolaborasi dengan platform e-commerce dan media sosial.
Ketiga, membangkitkan jiwa wirausahawan (entrepreneur) kader melalui pelatihan kewirausahaan yang bersifat berkelanjutan (sustainable), melakukan pemberdayaan terhadap lembaga kekaryaan yang dimiliki HMI, dan menjadi mitra strategis kalangan terkait (stakeholders) UMKM.
Melalui rekomendasi di atas, HMI sebagai organisasi kepemudaan tetap menjadi garda terdepan dalam pemecahan masalah (problem solving) kesejahteraan masyarakat di masa pandemi Covid-19 dan krisis saat ini. Dengan begitu, HMI akan tetap eksis menjadi pelopor pemikiran dan gerakan yang dapat memberikan dampak sosial (social impact) yang positif/signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Fausi Arifin, S.M., Kandidat Ketua Umum BADKO (Badan Koordinasi) HMI Jawa Timur
