Pada umumnya negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, memiliki tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakatnya, melalui peningkatan pembangunan ekonomi. Pembangunan yang dimaksud dalam hal ini merupakan suatu proses multidimensional dalam percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pengurangan kemiskinan (Todaro, 2003).
Salah satu potensi di Indonesia yang memiliki nilai ekonomi dan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ialah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro.
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
UMKM di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini karena usaha tersebut merupakan tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antargolongan pendapatan dan antarpelaku usaha, tapi juga untuk mengentaskan kemiskinan dan menyerap tenaga kerja.
Menurut data BPS RI (2021) PDB Indonesia pada Triwulan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021 kontribusi Industri Pengolahan Non Migas sebesar 710.965,1 milliar. Sektor lapangan usaha ini sangat besar dibandingakan dengan Sektor Pertambangan dan Penggalian, dan Pertanian.
