“Jadi nanti sesuai dengan mekanismenya melalui komisi terkait dan tentu saja yang akan dilakukan oleh pemerintah, kami minta pengelolaan dan penataan administrasi untuk memitigasi semua pulau yang ada di Indonesia, jangan sampai apa adanya salah penggunaan pulau-pulau yang ada di Indonesia,” lanjut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Kasus ini mencuat setelah sejumlah situs asing menawarkan pulau kecil di wilayah Indonesia timur untuk dijual. Pulau-pulau tersebut bahkan ditawarkan lengkap dengan harga dan potensi pengembangan wisata.
Banyak pihak menyatakan keprihatinan karena hal ini dinilai mengancam kedaulatan wilayah. Lemahnya pengawasan dan pencatatan wilayah menjadi sorotan dalam pengelolaan pulau, terutama pulau kecil terluar.
Puan Maharani menegaskan DPR akan mengawal isu ini melalui komisi terkait dan mendesak perbaikan sistem secara menyeluruh. “Pengawasan dan regulasi harus diperkuat agar tidak ada celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, baik domestik maupun asing,” pungkasnya.