Henry juga mempertanyakan legalitas HGB di laut yang diduga diberikan berdasarkan manipulasi data atau rekayasa pihak tertentu yang ingin menguasai sumber daya di wilayah tersebut.
Menurut Henry, penting bagi aparat penegak hukum untuk memastikan siapa saja yang terlibat, mulai dari pihak yang menyuruh, melindungi, hingga mereka yang memperoleh keuntungan besar dari kasus ini.
Ia juga menekankan perlunya identifikasi terhadap peraturan perundangan yang dilanggar serta perhitungan kerugian negara akibat pelanggaran ini, demi memastikan keadilan bagi masyarakat yang terdampak.
Kedua pakar tersebut sama-sama menyoroti pentingnya investigasi mendalam untuk mengungkap apakah pelanggaran hukum dalam kasus ini bersifat administratif atau sudah masuk ranah pidana.
Kegaduhan yang berlangsung selama berminggu-minggu, mulai dari perang narasi di media hingga pembongkaran pagar laut oleh TNI dan masyarakat, menunjukkan kompleksitas kasus ini.
Henry menambahkan, agar parat hukum tidak boleh ragu bertindak tegas demi memastikan keadilan dan mencegah penguasaan tanah, pantai, dan laut secara melanggar hukum.
