Jakarta – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka menuai respons keras dari partai berlambang banteng tersebut. PDI Perjuangan menilai langkah KPK ini sebagai bentuk politisasi hukum dan pemidanaan yang dipaksakan.
Hasto ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menghalangi penyidikan terkait kasus Harun Masiku yang masih buron. Namun, PDI Perjuangan menyatakan bahwa tindakan ini memiliki muatan politik yang tidak semestinya terjadi di negara hukum.
“PDI Perjuangan menyatakan penetapan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka merupakan politisasi hukum dan pemidanaan (upaya kriminalisasi, red.) yang dipaksakan,” tulis pernyataan resmi PDI Perjuangan melalui akun media sosialnya, Selasa (24/12/2024).
Dalam sikap resminya, PDI Perjuangan menguraikan sembilan poin keberatan: pertama, status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PDI Perjuangan akan segera dijadikan tersangka.
Kedua, pemanggilan Sekjen Hasto dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di MK (Mahkamah Konstitusi, red.).
Ketiga, kasus suap Harun Masiku telah bersifat inkracht (berkekuatan hukum tetap) dan para terdakwa bahkan sudah menyelesaikan masa hukuman.
Keempat, ada upaya pemidanaan yang dipaksakan/kriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru.
Kelima, PDI Perjuangan menduga alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen Hasto sebagai tersangka adalah motif politik.
Keenam, politisasi hukum terhadap Sekjen Hasto juga diperparah dengan bocornya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, red.) kepada media massa.
