Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) menjelaskan proses pendaftaran partai pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Kamis (10/2/222).
Penjelasan itu dipaparkan saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), di Kantor KPU RI, Rabu 9 Februari 2022.
Rombongan DPN PKP itu diterima Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari, Arief Budiman, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Viryan, Deputi Bidang Dukungan Teknis Setjen KPU RI, Eberta Kawima, dan Deputi Bidang Administrasi Setjen KPU RI, Purwoto Ruslan Hidayat.
Dari DPN PKP yang hadir Ketua Umum Yussuf Solichien, Sekjen Said Salahudin, dan jajaran pengurus.
Tujuan audiensi ini adalah untuk melaporkan hasil Munaslub PKP, yang telah berlangsung pada 25 Mei 2021. Hasil Munaslub tersebut antara lain perubahan AD/ART dan lahirnya jajaran pengurus baru.
“Sekaligus juga mengubah nama dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu kembali ke semula pada saat berdirinya pada tahun 1999, yaitu Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) saja,” jelas Yussuf.
Selain itu, Yussuf mengaku kunjungan ini untuk mendapatkan informasi terkait tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024.
“Kami ingin betul-betul mengetahui pertama, bagaimana sih aturan KPU dalam Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Kami mohon kepada KPU dengan segala hormat memberikan informasi sehingga kami bisa memulai persiapan-persiapan,” tutur Yussuf.
Hasyim Asy’ari menjelaskan karakter kelembagaan KPU dalam konstitusi yang merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
Selain itu KPU menurut dia adalah lembaga layanan yang terbuka untuk memfasilitasi pemilih dan peserta pemilu.
