Di Jawa Timur sendiri, KUR mencapai Rp64,4 triliun atau 14,80 persen dari total debet KUR Nasional. Rasio kredit dengan kategori kurang lancar (NPL) baik secara Nasional maupun Jawa Timur selama tiga tahun terakhir tetap terjaga di bawah ambang batas 5 persen.
Pertemuan antara anggota Komisi XI DPR RI dan UMKM di Sidoarjo ini merupakan bagian dari Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) yang bertujuan melihat kondisi pelaku UMKM Mitra Binaan OJK di Provinsi Jawa Timur. Terlihat sejumlah stan pameran dagang UMKM menampilkan hasil kerajinan tangan, makanan, dan pakan hewan berkualitas tinggi.
Masinton Pasaribu, legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan, ikut hadir dan menyatakan dukungannya terhadap UMKM. Masinton, Anggota Komisi XI DPR RI, menekankan pentingnya permodalan, pelatihan, dan keterampilan bagi pelaku UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang, bukan hanya di Sidoarjo tetapi juga di seluruh Jawa Timur.
“Dukungan ini tidak hanya datang dari OJK, melainkan juga dari perbankan daerah hingga Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Sinergi OJK, Bank Jatim, dan BPR diperlukan untuk membiayai permodalan, pelatihan, dan keterampilan kelompok usaha,” kata Masinton, mengutip dari Parlementaria.
UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, memberikan sumbangan signifikan dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Keberlanjutan dan ketahanan ekonomi yang dimiliki UMKM juga dianggap sebagai penopang stabilitas sistem keuangan dan perekonomian negara.
“Artinya, OJK bisa membantu mensupervisi bank daerah, seperti Bank Jatim dan Bank Perekonomian Rakyat di bawah, untuk bisa membantu UMKM di wilayah Sidoarjo ini,” tutup Masinton.
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, Friderica Widyasari Dewi, serta sejumlah pejabat dari Bank Jatim dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Delta Artha. Semua pihak sepakat bahwa kerjasama dan dukungan antarlembaga menjadi kunci keberhasilan dalam mengembangkan UMKM di Indonesia.