Kewenangan besar ini menempatkan MK sebagai tonggak penting dalam menjaga supremasi hukum dan stabilitas politik di Indonesia.
Pemahaman yang mendalam oleh masyarakat tentang fungsi Mahkamah Konstitusi menjadi langkah strategis untuk mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang adil, demokratis, dan berintegritas, sejalan dengan cita-cita negara hukum yang berkeadilan.
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-74, Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA), Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan menggelar upacara, yang berlangsung khidmat di halaman kantor Kejaksaan, di Jl. Panglegur, Pamekasan.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STKIP PGRI Sumenep menyuarakan penolakan keras terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tengah dibahas DPR RI dan pemerintah.
Kasus pembunuhan dan pembakaran Een Jumiati akhirnya memasuki sidang tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan menuntut terdakwa Moh. Maulidi Al-Izhaq dengan hukuman mati.
SMKN 1 Sumenep resmi menjadi sekolah pertama di Kabupaten Sumenep yang melaksanakan program ‘Jaksa Masuk Sekolah’, sebuah inisiatif edukatif hasil kolaborasi antara Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sumenep dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep.
LSM Gerakan Bangkalan Bersih (GBB) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan segera menuntaskan penyidikan kasus korupsi BUMD. Tiga perkara yang dimaksud yakni dugaan korupsi di PT Tanduk Majeng, CV Al Mabruk, dan CV Prima Jaya, Selasa (06/05/2025).
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan menegaskan akan menuntaskan tiga kasus korupsi penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Proses pendalaman ketiga kasus tersebut masih terus berjalan.
