Ketiga, membubarkan partai politik yang melanggar ketentuan dasar negara. Keempat, menangani perselisihan hasil pemilu, termasuk sengketa Pilkada.
Selain itu, MK memiliki kewajiban untuk memutus dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dengan putusan bersifat final dan mengikat, MK tersebut bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir.
Sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi negara Indonesia, MK memastikan aturan dasar negara dijalankan dengan konsisten.
Kewenangan besar ini menempatkan MK sebagai tonggak penting dalam menjaga supremasi hukum dan stabilitas politik di Indonesia.
Pemahaman yang mendalam oleh masyarakat tentang fungsi Mahkamah Konstitusi menjadi langkah strategis untuk mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang adil, demokratis, dan berintegritas, sejalan dengan cita-cita negara hukum yang berkeadilan.