“MK adalah mahkamah kartel karena kecenderungan melegitimasi politik kekuasaan yang sebenarnya justru merendahkan derajat kewibawaan Lembaga. Dengan konsekuensi ketika terjadi krisis etika kenegaraan, akan mempengaruhi legitimasi penyelenggaraan pemilu,” jelas Herlambang.
Wijayanto, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro memandang selama ini ada praktik dalam mengupayakan memanipulasi demokrasi dengan menggiring opini publik menggunakan cybertroops, buzzer dan lain sebagainya. Sepertinya manipulasi tersebut terbongkar dan terlihat dengan jelas kecurangan tersebut sedang terbongkar.
“Berdasakan hasil penelitian LP3ES, KITLV Leiden, Universitas Amsterdam dan Universitas Diponegoro menemukan temuan bahwa rezim melakukan berbagai kebijakan yang sebenarnya ditolak secara luas oleh kalangan kritis, aktivis masyarakat sipil dan lain sebagainya. Tapi selalu mendapatkan dukungan dari sebagian besar masyarakat,” papar Wijayanto.
“Ke depan catatannya adalah kesetiaan kepada nilai demokrasi harus dipegang oleh elit dan harus membiasakan jangan memprotes karena sedang berkompetisi,” imbuhnya.
Fachry Ali melihat ada degup baru dalam moral politik Indonesia dengan munculnya suara kritis dari berbagai kampus. “Pada 20 Desember 2023, Universitas Paramadina dibawah pimpinan Pipip A. Rifai telah menyerukan mengenai intimidasi yang dilakukan terhadap suara-suara yang kritis saat ini. Kemudian saat 31 Januari 2024, UGM dipimpin oleh Prof. Kuntoro menyampaikan pesan moral untuk Indonesia,” ungkap Fachry.
Kekosongan suara kritik berdasarkan pandangan Fachry Ali berbasis moral dan kearifan perguruan tinggi sudah mulai muncul. Tak lama setelah UGM, muncullah suara dari UII yang sama-sama berasal dari Yogyakarta juga menyuarakan hingga bergema sampai ke UI.
