“Kami sangat menyesal atas kejadian ini, dan kami memahami ketidaknyamanan yang dialami oleh mitra kami. Kesalahan ini tidak disengaja dan murni karena kelalaian teknis. Kami akan memastikan bahwa ke depan, setiap proses administrasi akan dipantau dengan lebih teliti,” ujar Asep pada Selasa (3/9/2024) lalu.
Di tengah pemulihan ekonomi nasional, sektor properti memegang peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah terus mendorong pembangunan perumahan sebagai salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan.
Namun, kesalahan-kesalahan seperti yang terjadi di BTN ini dapat menghambat laju pembangunan yang sedang didorong oleh pemerintah.
“Kelalaian dalam pengolahan data, seperti yang terjadi dalam kasus Dewi Yuni Fajariah, tidak hanya merugikan pengembang, tetapi juga memperlambat proses pembangunan perumahan yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah,” kata Khairul Kalam dalam keterangannya, Minggu (08/09/2024).
Khairul Kalam berkata, jika pengajuan kredit dari pengembang properti terhambat oleh kesalahan administratif, maka proyek-proyek pembangunan bisa tertunda, dan ini akan berdampak langsung pada masyarakat yang membutuhkan hunian layak.
Di sisi lain, pemerintah melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus memberikan perhatian khusus terhadap kasus-kasus seperti ini.
Bank-bank yang memiliki peran penting dalam pendanaan sektor properti harus diawasi dengan lebih ketat agar kesalahan-kesalahan administratif seperti ini tidak lagi terulang.
Sistem pengawasan yang lebih baik harus diterapkan untuk memastikan bahwa setiap proses pengajuan kredit berjalan sesuai prosedur dan tidak ada data yang terlewat.
Kasus kelalaian BTN dalam menginput data wawancara ini menggambarkan perlunya reformasi dalam sistem perbankan di Indonesia.
“Bank-bank besar seperti BTN harus segera berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan mereka, terutama dalam hal administrasi. Kesalahan seperti ini bisa dicegah jika ada sistem yang lebih baik dalam mengelola data nasabah,” tegas Khairul Kalam.
Selain itu, bank juga perlu lebih responsif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi nasabah atau mitra kerja.
Dalam kasus Dewi Yuni Fajariah, BTN seharusnya lebih cepat mengambil langkah untuk memperbaiki kesalahan, bukannya membiarkan pengajuan kredit tersebut ditolak begitu saja.
Jika kelalaian ini bisa diatasi lebih awal, maka pengembang tidak perlu menghadapi kerugian yang lebih besar.
Di tengah upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan perumahan dan memulihkan ekonomi nasional, perbankan memiliki peran strategis yang tidak boleh diabaikan.
Kesalahan administratif seperti ini hanya akan memperlambat laju pembangunan dan mengganggu kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan.
BTN sebagai salah satu bank milik negara harus berkomitmen untuk memperbaiki sistem mereka agar kesalahan seperti ini tidak lagi terjadi di masa depan.
“Kepercayaan masyarakat dan mitra bisnis terhadap bank harus dijaga melalui pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Jika tidak, sektor properti dan pembangunan nasional akan terus terganggu oleh masalah-masalah seperti ini,” tandasnya.