Pilar keempat mencakup penguatan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah. Pemerintah berupaya membangun fasilitas publik yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam sektor pendidikan, peningkatan kualitas sekolah vokasi menjadi langkah strategis. “Pelatihan kerja berbasis industri harus diperkuat agar tenaga kerja Bangkalan lebih kompetitif,” kata Wahyudin.
Optimalisasi layanan kesehatan berbasis komunitas juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah menargetkan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Di bidang ekonomi, penguatan UMKM dan koperasi menjadi prioritas. Program stimulus ekonomi disiapkan untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas.
Pembangunan infrastruktur menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. “Pembangunan harus memperhatikan keberlanjutan agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang,” tambah Wahyudin.
Efektivitas tata kelola pemerintahan juga harus diperkuat. Reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam birokrasi.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan juga harus diperkuat untuk mengurangi ketergantungan pada dana pusat. BUMD dan sistem perpajakan daerah perlu dioptimalkan.
Efisiensi belanja daerah penting untuk optimalisasi anggaran, terutama karena belanja operasional dan pegawai mencapai 68,05 persen dan 39,47 persen dari total belanja seperti pada tahun anggaran 2025 tak menguntungkan untuk pembangunan. Pemangkasan anggaran operasional tanpa output jelas perlu dilakukan agar dana dapat dialihkan ke program pembangunan yang lebih bermanfaat.
