Optimalisasi layanan kesehatan berbasis komunitas juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah menargetkan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Di bidang ekonomi, penguatan UMKM dan koperasi menjadi prioritas. Program stimulus ekonomi disiapkan untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas.
Pembangunan infrastruktur menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. “Pembangunan harus memperhatikan keberlanjutan agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang,” tambah Wahyudin.
Efektivitas tata kelola pemerintahan juga harus diperkuat. Reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam birokrasi.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan juga harus diperkuat untuk mengurangi ketergantungan pada dana pusat. BUMD dan sistem perpajakan daerah perlu dioptimalkan.
Efisiensi belanja daerah penting untuk optimalisasi anggaran, terutama karena belanja operasional dan pegawai mencapai 68,05 persen dan 39,47 persen dari total belanja seperti pada tahun anggaran 2025 tak menguntungkan untuk pembangunan. Pemangkasan anggaran operasional tanpa output jelas perlu dilakukan agar dana dapat dialihkan ke program pembangunan yang lebih bermanfaat.
Musrenbang RKPD Kabupaten Bangkalan TA 2026 ini menjadi momentum penting dalam menentukan arah kebijakan pelayanan dan pembangunan Kabupaten Bangkalan TA 2026. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan DPRD menjadi kunci keberhasilan pelayanan publik dan pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan TA 2026.