“Setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah harus berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan yang dijalankan dapat memberikan solusi nyata bagi berbagai persoalan di daerah,” jelasnya.
Sebagai bagian dari tahapan perencanaan, Bappeda telah melakukan berbagai kegiatan, seperti Musyawarah Desa (Musdes), Musrenbang RKPD di tingkat kecamatan, forum konsultasi publik, serta Musrenbang RKPD tingkat kabupaten.
“Selain itu, penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD 2025-2029 juga telah dilakukan dan akan dibahas lebih lanjut dalam forum konsultasi publik guna mendapatkan masukan dari para stakeholder,” tegas Arif.
Musrenbang RKPD Kabupaten Sumenep 2026 dan Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029 telah digelar dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, mahasiswa, perguruan tinggi, hingga organisasi profesi.
“Kegiatan ini menjadi wadah bagi berbagai elemen masyarakat untuk turut serta dalam menentukan arah pembangunan daerah. Dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak, kami berharap program pembangunan yang disusun dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Sumenep,” pungkasnya.