Musrenbang RKPD dan RPJMD, Bappeda Sumenep Pastikan Aspirasi Warga Jadi Prioritas

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten 2025 pada awal Triwulan II masih rendah. Berdasarkan data dari DJPK Kemenkeu RI per 1 April 2025, total pendapatan daerah mencapai Rp1.358,84 miliar atau 11,48% dari anggaran Rp11.837,70 miliar.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran (TA) 2025 pada kuartal pertama masih rendah. Berdasarkan data DJPK Kemenkeu RI per 30 Maret 2025, realisasi pendapatan daerah baru mencapai Rp400,04 miliar atau 15,42% dari anggaran Rp2.593,59 miliar.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Kuartal I, menurut data DJPK Kemenkeu RI, masih tergolong rendah. Hingga 29 Maret 2025, total realisasi APBD mencapai Rp1.199,43 miliar atau hanya 3,86% dari anggaran Rp31.075,54 miliar.

Presiden Republik Indonesia resmi menetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Peraturan ini menjadi panduan utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional selama lima tahun ke depan.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran (TA) 2025 pada akhir Kuartal I (pertama, pada 29 Maret 2025), menganalis data DJPK Kemenkeu RI, masih tergolong rendah. Dari total APBD sebesar Rp2,24 triliun, realisasi hingga 29 Maret 2025 baru mencapai Rp164,96 miliar atau sekitar 7,35 persen.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (TA) 2025 pada akhir Kuartal I (pada 29 Maret 2025), menurut data DJPK Kemenkeu RI, menunjukkan capaian yang masih rendah. Dari total APBD 2025 sebesar Rp24.720,93 miliar, realisasi anggaran baru mencapai Rp2.077,24 miliar atau sekitar 8,4%.