“Kami minta Petronas menghargai proses hukum. Nelayan tidak menolak investasi, tapi hak-hak kami harus dipenuhi terlebih dahulu,” ujar Haris.
Nada serupa disampaikan Herman Hidayat, aktivis nelayan sekaligus Ketua DPC Pro Jokowi Sampang. Ia memperingatkan aparat keamanan agar tidak berpihak pada perusahaan asing.
“Kami minta TNI-Polri tidak menjadi pelindung kepentingan Petronas. Jika nelayan melakukan aksi di laut, jangan sampai aparat melakukan kekerasan,” tegas Herman.
Para nelayan menegaskan, eksplorasi baru bisa dilanjutkan jika dana ganti rugi sudah cair dan proses hukum telah selesai.
“Kalau hak-hak nelayan dipenuhi, silakan Petronas ngebor berapa sumur pun. Tapi sebelum itu terjadi, hentikan dulu eksplorasi,” tutup Herman.