Selain itu, regulasi ini juga mengatur layanan asuransi digital agar dapat berkembang dengan tetap menjaga aspek perlindungan konsumen. Dengan adanya pembaruan ini, industri asuransi diharapkan dapat tumbuh lebih sehat dan kompetitif.
Peningkatan Pengawasan dan Sanksi
Untuk memperkuat pengawasan, OJK menerbitkan POJK 37/2024 yang mengatur prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif. Aturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis risiko dalam industri asuransi.
Selain itu, POJK ini juga menambahkan jenis sanksi administratif serta memperbarui prosedur pemberian sanksi agar lebih tegas dan terukur. Dengan demikian, regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin pelaku industri dan melindungi kepentingan konsumen.
Penyempurnaan Proses Likuidasi
Pembubaran dan likuidasi perusahaan asuransi menjadi salah satu fokus utama dalam POJK 38/2024. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas proses likuidasi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan.
Aturan ini memperjelas mekanisme pembubaran, termasuk penggunaan hasil pengembangan dana jaminan serta penundaan kewajiban pembayaran utang. Dengan peraturan yang lebih tegas, proses likuidasi diharapkan dapat berjalan lebih transparan dan efisien.
Dampak bagi Industri Keuangan
Dengan diterbitkannya lima regulasi ini, OJK berharap industri PPDP dapat menjadi lebih stabil, transparan, dan terpercaya. Aturan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan.
Selain itu, regulasi ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri keuangan yang sehat dan inklusif. Dengan kebijakan yang tepat, sektor PPDP dapat menghadapi tantangan masa depan dengan lebih siap dan tangguh.