Menurutnya, kondisi ini sudah cukup jadi alarm keras bagi Pemkab.
“Suara rakyat di bawah ingin Pilkades segera digelar. Carut-marut desa tidak bisa diobati dengan jabatan Pj yang berkepanjangan. Jangan sampai Pemkab tuli terhadap teriakan masyarakat,” sindir Fafan.
Fafan bahkan menyebut situasi Kabupaten Pati yang dilanda gejolak akibat kegagalan pemerintah mengantisipasi keresahan publik sebagai peringatan keras bagi Sampang.
“Jadi, Pemkab Sampang jangan menunggu amarah masyarakat,” tegasnya.
Kedua politisi sepakat, alasan TAPD menunggu PP sebelum menganggarkan adalah langkah “tidak bijak dan berisiko”.
Bagi mereka, Pilkades harus ditempatkan sebagai prioritas strategis, bukan sekadar respons darurat saat aturan keluar.