Jakarta – Pemerintah menyampaikan penghargaan kepada seluruh Fraksi DPR RI atas pandangan dan dukungan dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari Selasa ini, sebagaimana dilaporkan Parlementaria, Selasa (01/07/2025).
Sri Mulyani menilai seluruh masukan dari fraksi mencerminkan semangat kolektif dalam membangun APBN yang efektif dan akuntabel. Ia menegaskan pentingnya pengelolaan fiskal yang mampu menjawab harapan besar masyarakat.
Menkeu menyebutkan perekonomian nasional menunjukkan tren membaik hingga akhir semester I tahun 2025. Inflasi tahunan per Mei 2025 tercatat 1,6% dan menjadi salah satu yang terendah di antara negara G20 dan ASEAN.
Kinerja nilai tukar Rupiah juga menunjukkan perbaikan signifikan pada akhir semester pertama 2025. Setelah sempat melemah hingga Rp16.943 per USD pada April, nilai tukar kembali stabil di kisaran Rp16.200 per USD.
Sri Mulyani menegaskan bahwa stabilitas ekonomi harus dijaga dengan sinergi lintas sektor. Ia menyebut konsistensi kebijakan antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan sebagai kunci utama.
Pemerintah tetap menekankan pentingnya respons kebijakan terhadap dinamika global yang cepat. Target pertumbuhan ekonomi Indonesia dipertahankan sekitar 5% (yoy) hingga akhir 2025.
Untuk 2026, strategi fiskal difokuskan pada penguatan ketahanan nasional di berbagai sektor. Pemerintah menetapkan prioritas pada swasembada pangan dan energi, pendidikan, serta percepatan industrialisasi nasional.
Sri Mulyani menegaskan intervensi negara dibutuhkan untuk menghadapi kegagalan pasar. Ia menyampaikan, “Kebijakan harus menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin rakyat.”
Pemerintah berkomitmen menjadikan kebijakan fiskal sebagai alat utama pemerataan dan keadilan sosial. Pembangunan ekonomi diarahkan untuk menjawab tantangan era multipolar yang penuh ketidakpastian.