Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran pemerintah untuk mengevaluasi langsung kawasan tambang di Raja Ampat. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar di masyarakat terkait keberadaan tambang di kawasan tersebut, Selasa (10/06/2025).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan bersama dengan Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Raja Ampat. “Bapak, Ibu, semua, kita ingin tahu kondisi yang sesungguhnya apa sih sebenarnya,” kata Bahlil dalam keterangannya, dikutip dari sumber resmi Setneg, Selasa (10/06/2025).
Langkah ini merupakan respons proaktif dari pemerintah terhadap masukan yang diterima dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Bahlil menegaskan bahwa koordinasi dengan berbagai pihak akan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai situasi yang ada.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi dari tokoh masyarakat setempat. Hal ini dilakukan agar informasi yang didapatkan bisa lebih komprehensif dan sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Bahlil mengungkapkan bahwa dalam rapat internal, pihaknya meminta masukan dari tokoh masyarakat mengenai situasi tambang di kawasan Raja Ampat. “Mereka meminta agar tolong dipertimbangkan empat IUP yang masuk dalam kawasan Geopark,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga memutuskan untuk mencabut izin empat IUP yang beroperasi di luar Pulau Gag, yaitu PT Nurham, PT Anugrah Surya Pertama, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Mulia Raymond Perkasa. Sementara itu, PT Gag Nikel tetap diperbolehkan beroperasi karena sudah memiliki RKAB pada tahun 2025.
Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya penataan sektor pertambangan di Indonesia. Bahlil menambahkan bahwa pencabutan izin akan dilanjutkan dengan koordinasi teknis bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan kepatuhan terhadap Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.