Jakarta – Panglima TNI baru-baru ini meningkatkan status Papua menjadi siaga tempur. Peningkatan status ini untuk menghadapi serangan terhadap Satuan Tugas (Satgas) yang terjadi di Distrik Mugi-Mam, Nduga, Papua pada Sabtu (15/4/2023).
Menanggapi hal itu, menurut Anggota Komisi I DPR-RI Fadli Zon yang dirilis Parlementaria, Pemerintah Indonesia harus satu suara dulu terkait pemahaman penanganan situasi yang kian kalut ini. Sehingga, menambah korban yang berjatuhan, baik tentara maupun masyarakat sipil, Rabu (19/4/2023).
“Menurut saya, pemerintah ini harus satu suara. Kita harus jelas dulu nomenklaturnya dalam menghadapi ini. Ini KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) atau KST (Kelompok Separatis Teroris). Itu penanganannya beda.
Terbaru ini, termasuk melakukan tindakan-tindakan teror yang nyata. Jadi, pemerintah, menurut saya, harus tegas. Banyak sekali warga sipil yang sudah meninggal dan demikian juga tentara,” ungkap Fadli Zon.
Menyoroti penanganan masyarakat sipil di Papua, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu berharap TNI untuk lebih waspada dan berhati-hati.
Jika memang masyarakat sipil tersebut terbukti turut mendukung penyerangan dan bersenjata, jelasnya, maka tidak bisa dianggap sebagai masyarakat sipil.
Oleh sebab itu, mengingatkan kembali Pemerintah Indonesia untuk membuat perencanaan hingga penelusuran secara matang dan tuntas.
“Saya tidak ingin lebih banyak ada korban jiwa. (maka) harus tegas dengan perencanaan dan tuntas di dalam menelusuri persoalannya yang terkait (penyerangan dengan) senjata,” pungkasnya.
