Jakarta – Pemerintah menyederhanakan struktur komisaris BUMN sektor perbankan agar lebih ramping dan profesional. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan langkah ini untuk meningkatkan kepercayaan pasar terhadap BUMN.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa penyederhanaan ini tetap memperhatikan kebutuhan masing-masing bank. “Jadi market tadi melihat baik Bank Mandiri maupun BRI, ini diterima dengan cukup baik,” ujar Airlangga, kutip sumber resmi Kemenko Perekonomian.
Selain restrukturisasi BUMN, Airlangga juga menyoroti nilai tukar rupiah yang mengalami fluktuasi. Namun, ia memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat berkat capaian ekspor, cadangan devisa, dan neraca perdagangan yang positif.
Pemerintah menerapkan aturan terbaru mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE) untuk memperkuat posisi rupiah. Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan devisa dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Airlangga menegaskan pentingnya ekspor sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. “Ya tentu ekspor harus tetap jalan, kemudian deregulasi oleh Pak Presiden supaya perizinan dan yang lain dipermudah,” katanya.
Langkah deregulasi ini bertujuan memperlancar arus impor dan ekspor. Dengan regulasi yang lebih sederhana, diharapkan iklim investasi di Indonesia semakin kondusif.
Kepercayaan pasar terhadap kebijakan ekonomi pemerintah terus meningkat. Hal ini tercermin dari respons positif terhadap penyederhanaan struktur BUMN dan stabilitas indikator ekonomi utama.
Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap solid. Dukungan dari sektor perbankan, ekspor, dan kebijakan fiskal menjadi faktor utama dalam menjaga momentum positif ini.
