Kampar – Memasuki Pemilu 2024, Komisi Informasi Pusat (KIP) kembali mengingatkan Pemerintah, Kementerian, dan/atau Badan Publik level nasional maupun daerah untuk meningkatkan kemudahan akses informasi dan kualitas layanan informasi untuk rakyat, Kamis (18/5/2023).
Wakil Ketua KIP Arya Sandhiyudha menyampaikan, meengutip Kominfo Jatim, saat Pemilu janganlah sampai mengganggu kualitas badan publik dalam melayani rakyat, khususnya layanan informasi publik.
Arya Sandhiyudha menyebutkan, KIP akan kembali menggelar monitoring dan evaluasi (monev) Badan Publik serentak se-Indonesia untuk menjaga kualitas tersebut.
Karenanya KIP tahun ini musti tetap terlaksana, katanya, bahkan kita menggelar serentak untuk memastikan pemerintah dan/atau badan publik level nasional hingga daerah tetap menjaga fokus performa kualitas penyajian data dan pelayanan informasi terhadap beragam jenis informasi publik yang dikelola, termasuk di dalamnya informasi pengadaan barang dan jasa.
Arya Sandhiyudha dalam jumpa pers peluncuran Monev Keterbukaan Informasi Nasional 2023 di Kampar, Pekanbaru, Selasa (17/5/2023), mengatakan, persoalan klasik masyarakat yang musti direspon dengan tepat oleh pemerintah/badan publik.
“Kerap kali masyarakat sebagai pemohon informasi masih menemui kesulitan mendapatkan informasi dari badan publik, misalnya, tentang dokumen pengadaan barang dan jasa.
Padahal, misalnya, badan publik tersebut dalam Monev Komisi Informasi memperoleh kualifikasi ‘informatif’,” katanya.
“Badan publik kerap berdalih dokumen pengadaan barang dan jasa sebagai informasi dikecualikan, padahal saat monev menyatakan informasi terbuka” imbuh Arya.
