Faktor yang mempengaruhi kenaikan jumlah atau tingkat kemiskinan ini karena, pertama, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa tahun 2023 lebih rendah daripada tahun 2022. Hal ini merupakan dampak langsung dari perubahan Permendagri Nomor 201/PMK.07/2022, yang mengamanahkan pengurangan 10-25% BLT Dana Desa yang sebelumnya dianggarkan 40% dari pagu Dana Desa yang diatur dalam Perpres Nomor 104 Tahun 2021.
Kedua, inflasi rata-rata komoditas kebutuhan makanan dan non makanan masyarakat di tahun 2023. Komoditas ini seperti beras, rokok, dan tembakau. Komoditas ini dominan dalam pembentukan Garis Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan.
Terlepas dari faktor tersebut, menurut pantauan/pengamatan Tim Redaksi Madurapers, hal ini terjadi juga karena pembangunan dan APBD Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran berjalan dan sebelumnya tidak efektif (berhasil guna) dalam mengurangi angka kemiskinan di kabupaten Bangkalan. Padahal ini merupakan amanah regulasi.
Pembangunan dan APBD Kabupaten Bangkalan tidak efektif dalam pengurangan masalah tersebut, karena porsi APBD Kabupaten Bangkalan terlalu dominan untuk Belanja Operasi, terutama Belanja Pegawai, sehingga dampaknya terhadap pembangunan sosial-ekonomi di Kabupaten Bangkalan sangat kecil.