Dalam UU ASN, terdapat tujuh agenda transformasi yang menjadi landasan perubahan, yaitu:
- Transformasi Rekrutmen dan Jabatan – Menciptakan sistem seleksi yang transparan dan akuntabel,
- Kemudahan Mobilitas Talenta Nasional – Redistribusi ASN ke daerah yang membutuhkan kompetensi khusus,
- Percepatan Pengembangan Kompetensi – Memastikan ASN mendapatkan pelatihan dan pengembangan yang optimal,
- Penataan Pegawai Non-ASN – Penyelesaian status pegawai honorer secara bertahap,
- Reformasi Pengelolaan Kinerja dan Kesejahteraan ASN – Peningkatan efektivitas manajemen kinerja ASN,
- Digitalisasi Manajemen ASN – Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan kepegawaian, dan
- Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi – Membangun profesionalisme dan integritas ASN.
Sebelumnya, setiap instansi menetapkan TMT ASN secara terpisah, yang sering kali menghambat koordinasi nasional. Oleh karena itu, Kementerian PANRB bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) menata ulang sistem ini agar lebih seragam. Pengangkatan CPNS 2024 dijadwalkan berlangsung pada 1 Oktober 2025, sementara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap 1 dan 2 akan diangkat pada 1 Maret 2026.
“Penyelarasan jadwal ini bukan sekadar administrasi, tetapi juga langkah strategis agar ASN yang direkrut benar-benar sesuai dengan kebutuhan nasional,” ujar Rini, sebagaimana dilaporkan oleh Humas Kementerian PANRB, Jumat (07/03/2025).
Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa pengadaan ASN 2024 tidak akan membebani anggaran. Sesuai imbauan Menteri Dalam Negeri dan Menteri PANRB, instansi pemerintah telah diminta menyiapkan dana bagi pegawai non-ASN yang masuk dalam database BKN selama proses seleksi berlangsung.
Dengan roadmap yang telah disusun, pengangkatan ASN 2024 diharapkan bisa berjalan lebih sistematis, tepat sasaran, dan selaras dengan reformasi birokrasi yang sedang dijalankan pemerintah.