Jakarta – Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, klaim mayoritas publik mendukung penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024. Klaim ini didukung oleh big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial, Senin (14/3/2022).
Fakta ini berbeda dengan hasil survei beberapa lembaga survei. Lembaga survei ini diantaranya adalah LSI-Denny JA., dan Litbang Kompas.
Survei LSI-Denny JA., yang digelar pada 23 Februari 2022 hingga 3 Maret 2022, menemukan, baik mereka yang menyatakan puas maupun tidak puas dengan kinerja Jokowi, mayoritas menolak penundaan pemilu 2024.
Mereka yang menyatakan puas dengan kinerja Jokowi, menolak penundaan pemilu sebanyak 65,1 persen dan sisanya setuju penundaan pemilu 2024.
Sementara pemilih yang menyatakan tidak puas dengan kinerja Jokowi, yang menolak penundaan pemilu sebanyak 87,3 persen dan sisanya setuju atas penundaan pemilu, Kamis (10/3/2022).
Tak jauh beda dengan survei itu, mengutip hasil survei Litbang Kompas, Saiful Mujani menyatakan hanya ada 10,3 persen warga yang setuju pemilu ditunda 2-3 tahun lagi untuk pemulihan ekonomi.
Lebih lanjut menurutnya, temuan ini konsisten dengan berbagai survei nasional dalam setahun terakhir. “Hai politisi yang mimpi pemilu 2024 ditunda itu mewakili siapa?” tweetnya di akun Twitternya, Senin (14/3/2022).
Sinergis dengan temuan survei tersebut, para politisi dan ekonomi mempertanyakan pernyataan pembantu presiden Jokowi tersebut.
Politisi Demokrat Benny K. Harman menilai bahwa itu diwacanakan karena ada pembantu presiden yang khawatir sekali, bahkan merasa terancam masa depannya, jika jabatan presiden tidak diperpanjang.
Menurutnya, lebih lanjut, segala cara dipakai untuk pertahankan kekuasaan. Apa yang dikhawatirkan? Khawatir hilang jabatan dan hilang pengaruh juga hilang harta, Minggu (13/3/2022).
Rizal Ramli, ekonom dan mantan menteri mengatakan bahwa dia suka sekali dengan analogi ahli tata negara Bivitri, “Membicarakan perpanjangan 3 periode, 3 tahun itu inkonstitusional.
Itu bagaikan membahas rencana mencuri mangga di kebun tetangga. Niat dan etikanya saja sudah kriminal, Senin (24/3/2022).
Fraksi PKS DPR RI menyatakan bahwa penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan presiden adalah pelanggaran atas demokrasi, hak asasi rakyat, dan konstitusi negara.
“Stop akal-akalan, stop pembohongan publik dengan data yang tak bisa dipertanggung jawabkan, stop agenda-agenda bernuansa otoritarian, unggah Fraksi PKS di akun resmi Twitternya, Kamis (14/3/2022).