Anehnya, justru desa-desa yang punya kepala desa definitif dipakai sebagai alasan penundaan Pilkades. Bagaimana dengan desa-desa yang tak punya kepala desa definitif? Logika ini hanya bisa lahir dari ruang rapat yang sangat inspiratif, sungguh luar biasa!
Dengan menunda Pilkades, kekuasaan Pj Kades otomatis diperpanjang secara gratis. Demokrasi pemilihan pemerintahan desa? Itu bisa menunggu, toh Pj Kades juga bisa tanda tangan.
Penundaan Pilkades ini menciptakan ruang gelap yang nyaman untuk kekuasaan tanpa pengawasan. Tapi tentu, ini semua demi kepentingan administrasi.
UU jelas memerintahkan pengisian jabatan secara definitif. Tapi Pemkab Sampang tampaknya lebih senang membaca angin ketimbang membaca pasal.
Jika alasan penundaan Pilkades adalah politik dan lainnya, maka rakyat sebaiknya belajar sabar. Karena jelas, hukum itu penting, tapi kekuasaan tampaknya lebih penting.
Tapi, Faries berharap tak demikian tujuannya. “Kata Pemkab Sampang, penundaan itu karena belum ada PP-nya?” Ungkap Faries, mengisyaratkan bahwa keputusan itu lucu sekali.
Daripada salah tafsir UU Desa perubahan tersebut, Pemkab Sampang tampaknya ingin jadi perintis jalan baru. Jalan sunyi menuju demokrasi desa yang ditunda-tunda.