Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Stufies (PEPS), diterbitkan Perppu tersebut tidak didukung kondisi kegentingan yang memaksa.
“Presiden hanya dapat mengeluarkan Perppu kalau ada Kegentingan Memaksa. Menteri Keuangan mengatakan ekonomi Indonesia 2023 kuat: tidak ada kegentingan memaksa. Berarti, Perppu Cipta Kerja sewenang-wewenang dan terindikasi memaksakan kehendak alias otoriter, “ungkapnya dalam akun Twitternya, Jumat (13/1/2023).
“Tidak akan terjadi Indonesia Emas 2045 kalau anak muda hari ini cemas,” Tegas Ratunnisa. Kemudian,…
Prabowo mengajak kepada semua pihak untuk menjadi bangsa yang pemberani, bangsa yang tidak takut tantangan,…
Pihaknya menegaskan, berangkat dari Dewan Pimpinan Perhimpunan Mahasiswa Bangkalan-Jakarta, ia mendesak dan meminta agar KPK…
Diketahui sebelumnya, redaksi Madurapers.com menerima sebuah email dari mediarelationsbbtn@gmail.com yang isinya diduga mengandung unsur ancaman…
Sebelumnya, Nanda Wirya Laksana, pemilik Perumahan Bukit Dama telah merinci sejumlah permasalahan yang dialaminya, termasuk…
“Tantangan utama dalam pengembangan keuangan syariah meliputi rendahnya literasi dan inklusi, kurangnya produk dan layanan…
