Perppu ini malah bikin para investor tidak nyaman dan makin menjauh. Rakyat jadi susah, daya beli rendah, harga kebutuhan pokok meninggi. Butuh korupsi diberantas.
“Siapa bilang Perppu Ciptaker akan memberikan kepastian hukum kepada para investor? Itu sesat pikir. Perppu ini malah bikin investor para investor tidak nyaman dan makin menjauh. Rakyat jadi susah, daya beli menjadi rendah, harga kebutuhan pokok meninggi. Investor itu butuh korupsi diberantas, “ungkap anggota Komisi III Fraksi Partai Demokrat DPR RI dalam akun resmi Twitter Partai Demokrat, Minggu (15/1/2023).
Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Stufies (PEPS), diterbitkan Perppu tersebut tidak didukung kondisi kegentingan yang memaksa.
“Presiden hanya dapat mengeluarkan Perppu kalau ada Kegentingan Memaksa. Menteri Keuangan mengatakan ekonomi Indonesia 2023 kuat: tidak ada kegentingan memaksa. Berarti, Perppu Cipta Kerja sewenang-wewenang dan terindikasi memaksakan kehendak alias otoriter, “ungkapnya dalam akun Twitternya, Jumat (13/1/2023).