Menanggapi kabar keterlibatan Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi, dalam alur komunikasi ganti rugi, Bun Wid memilih bersikap hati-hati. Ia meyakini Bupati akan berpihak kepada rakyat, namun tidak menampik adanya kemungkinan permainan oknum di balik lambatnya realisasi pembayaran.
“Saya tidak yakin Bupati terlibat. Tapi sangat tidak masuk akal kalau Petronas, perusahaan sebesar itu, belum membayar. Bisa jadi ada oknum yang bermain di belakang ini,” ucapnya.
Sebagai Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI), Bun Wid berkomitmen menelusuri ke mana dana ganti rugi itu mengalir. Ia juga siap mengambil langkah tegas apabila terbukti ada praktik penggelapan dana.
“Saya akan selidiki ke mana dana itu sebenarnya mengalir. Kalau memang terbukti digelapkan, Petronas wajib membayar kembali. Jika tetap menolak, saya akan berdiri bersama rakyat dan mendukung pengusiran Petronas dari Madura,” tandasnya.
Sebelumnya, kelompok nelayan dan aktivis juga menyatakan rencana aksi besar-besaran di lokasi strategis, termasuk Rig Bukit Tua dan kantor Petronas di Gresik, serta SKK Migas Jabanusa.
Mereka menuntut agar Petronas segera menyelesaikan tanggung jawab secara transparan tanpa melibatkan birokrasi lokal sebagai tameng.