Jombang – Hasil pantauan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini dari Fraksi PKB terdapat perbedaan informasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait data ketersediaan beras, Sabtu (4/2/2023).
Untuk itu ia meminta komunikasi publik antar stakeholder di pemerintah harus terbangun dengan baik, khususnya terkait dengan data ketersediaan beras.
Data Bapanas, menurutnya, menyatakan bahwa persediaan beras minus dalam waktu enam bulan ke depan, sedangkan data yang disampaikan Kementan berdasarkan BPS, persediaan beras sudah surplus.
“Ini yang perlu kita gali lebih banyak dan kita tadi lihat di lapangan benar memang tidak ada barangnya (beras),” ujar Anggia.
Ungkapan itu ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Jombang, Kamis (2/2/2023).
Tim Komisi IV DPR RI melakukan Kunspik tersebut adalah dalam rangka melihat langsung ketersediaan beras di dua pabrik penggilingan padi di Jombang, baik yang berkapasitas produksi kecil maupun besar.
Yaitu, penggilingan padi yang dikelola oleh Gapoktan Pojok Kulon memiliki kapasitas produksi gabah kering yang lebih kecil, yaitu hanya 15 (lima belas) ribu ton per hari.
Sedangkan, kapasitas produksi PT SMK memiliki kapasitas produksi yang lebih besar, yaitu mencapai 350.000 ton per hari dengan mendatangkan gabah dari daerah lain.
Dari hasil Kunspik itu, Tim Komisi IV DPR RI saat di penggilingan, tidak ketemu yang namanya beras atau beras.
