Sebab, lanjut Luluk, minyak goreng yang berasal sekaligus disalurkan pemerintah itu bersumber dari dana rakyat Indonesia.
“Kita tahu siapa yang menjadi distributor besar, penguasa retailnya, jadi enggak ada alasan sebenarnya ada kewajiban printilan-printilan itu, karena pada dasarnya subsidi itu harus bisa dinikmati oleh warga, “terangnya.
Jika syarat ini dibiarkan berlaku terjadi, menurut anggota dapil Jawa Tengah IV itu, dikhawatirkan akan memperburuk kredibilitas pemerintah di mata rakyat Indonesia.
Rencananya, temuan syarat tersebut akan ditindaklanjuti dengan menggelar rapat gabungan dengan beberapa komisi dan kementerian terkait agar masalah minyak goreng di Indonesia segera tuntas.