Sampang – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali berada dalam pusaran dinamika internal yang memicu tanda tanya besar. Pernyataan Ketua Umum DPP PPP, Muhammad Mardiono, dalam forum Bimbingan Teknis (Bimtek) yang menegaskan tidak adanya komitmen pengunduran diri pasca terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, justru memantik diskursus baru di internal partai.
Di saat yang sama, isu mengenai “janji enam bulan” yang disebut-sebut pernah menjadi bagian dari kesepakatan politik internal, terus beredar dan menjadi beban yang belum tuntas. Situasi ini dinilai memunculkan dualisme narasi di tubuh partai berlambang Kakbah tersebut.
Sebagai partai Islam tertua yang masih bertahan di panggung politik nasional, konflik internal PPP bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyentuh aspek moralitas kepemimpinan dan konsistensi komitmen politik.
Krisis Keteladanan dan Sumbatan Komunikasi
Ketidaksinkronan pernyataan elite partai di forum resmi dengan informasi yang berkembang di kalangan internal memperlihatkan adanya persoalan komunikasi yang belum terselesaikan.
Sejumlah faksi di internal, termasuk kubu Mardiono dan kelompok yang diidentifikasi dekat dengan Agus Suparmanto, disebut belum sepenuhnya menunjukkan satu garis kepemimpinan yang solid.
Pengamat internal menilai, tanpa harmoni di pucuk pimpinan — antara Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal — PPP berisiko kembali terjebak dalam siklus konflik yang berulang.
Sejarah mencatat, konflik internal bukan hal baru bagi PPP. Dualisme muktamar pada 2014–2016 sempat melumpuhkan konsolidasi partai.
Transisi kepemimpinan pada 2022 juga menyisakan residu ketegangan yang hingga kini disebut belum sepenuhnya pulih.
Akibatnya, elektabilitas partai terus tergerus dan berada di batas rawan ambang parlemen (parliamentary threshold).
Bayang-Bayang 2029
Jika konflik elite terus dibiarkan, masa depan PPP pada Pemilu 2029 dipandang tidak sepenuhnya aman. Basis pemilih tradisional dan pemilih muda religius dinilai membutuhkan kepastian arah kepemimpinan dan program, bukan pertarungan narasi di tingkat elite.
Ketua Majelis Pakar PPP Sampang, Muhammad Subhan, menilai partai membutuhkan langkah penyelamatan yang konkret dan terukur.
“Sudah saatnya elite partai menunjukkan transparansi komitmen politik. Jangan sampai isu-isu internal menjadi fitnah yang berlarut-larut dan merugikan partai sendiri,” ujarnya, Minggu, (22/2/2026).
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal demi menjaga marwah organisasi serta memulihkan kepercayaan kader di daerah.
Menurutnya, fokus kerja-kerja elektoral di tingkat cabang dan ranting harus kembali menjadi prioritas, ketimbang mempertajam faksionalisme di pusat.
Momentum Islah
Sejumlah kader berharap adanya islah (rekonsiliasi) yang tuntas melalui forum resmi partai yang bermartabat. Tanpa konsolidasi menyeluruh, PPP dikhawatirkan kehilangan relevansinya sebagai representasi aspirasi politik umat Islam.
Jika konflik internal kembali mengemuka menjelang tahun-tahun politik, bukan tidak mungkin migrasi pemilih ke partai lain yang lebih stabil akan terjadi.
Di tengah dinamika politik nasional yang semakin kompetitif, PPP kini menghadapi ujian serius: membenahi rumah tangga sendiri atau kembali tersandera konflik yang berulang.