Pernyataan itu justru bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Beberapa desa mengaku mendapat tekanan secara halus untuk tetap mengikuti arahan pembelian ke perusahaan tersebut, agar tidak dianggap menentang program dari kabupaten.
Program smart village sendiri digadang-gadang sebagai solusi digitalisasi desa, dengan 5 (lima) pilar utama: (1) smart governance, (2) smart people, (3) smart heritage, (4) smart economy, dan (5) smart living.
Namun implementasinya di Sampang malah memunculkan kesan dipaksakan, tanpa memperhatikan kesiapan data dan kemampuan finansial masing-masing desa.
Sudarmanta mengakui bahwa tidak semua desa memenuhi syarat untuk menerapkan smart village, karena belum memiliki data lengkap, seperti perangkat desa, keuangan, kependudukan, dan aset. “Kalau data belum lengkap, kami tidak berani menerapkan,” ucapnya.
Pernyataan itu kembali memunculkan kontradiksi. Jika banyak desa belum siap secara data, mengapa seluruh desa tetap dipaksa menganggarkan Rp20 juta? Apakah orientasinya murni pembangunan desa, atau justru menguntungkan pihak tertentu?
Kebijakan ini menuai reaksi keras dari pengamat kebijakan publik dan tata kelola anggaran, Wahyudi, yang menilai pola tersebut berpotensi melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.
“Jika benar DPMD Sampang mengarahkan desa ke penyedia tertentu tanpa mekanisme lelang terbuka atau proses pemilihan yang transparan, maka itu bisa dikategorikan sebagai bentuk pengadaan tidak fair yang menabrak prinsip-prinsip dasar good governance,” tegas Wahyudi saat dimintai tanggapan, Selasa (01/07/2025).
Wahyudi juga menilai program yang diklaim berbasis teknologi itu akan gagal secara substansi, bila sejak awal tidak memperhatikan kesiapan desa dan dilakukan secara terburu-buru dengan paksaan penganggaran.
“Ini sangat ironis. Di satu sisi desa belum siap data dan SDM-nya, di sisi lain mereka dipaksa membelanjakan dana besar ke vendor yang ditentukan. Ini rawan jadi bancakan anggaran, bukan inovasi digitalisasi,” tambahnya.
Ia mendesak Bupati Sampang dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk turun tangan mengaudit pelaksanaan program ini, termasuk menelusuri proses penunjukan penyedia jasa.
“Bupati Sampang dan APIP harus segera turun tangan untuk melakukan audit perihal pelaksanaan program tersebut,” tandasnya.