Bangkalan – Jelang Pilpres 2024 publikasi survei elektablitas capres-cawapres gencar dilakukan lembaga-lembaga survei elektablitas. Seperti jamur di musim hujan, survei ini menyemarakkan demokrasi elektoral Pilpres 2024, tapi juga bisa meracuninya, Senin (27/11/2023).
Bagi kalangan terkait langsung survei elektabilitas atau kalangan yang diuntungkan survei ini menyebut survei elektablitas penting dalam Pilpres 2024. Namun, sebagian kalangan lain yang tidak terkait langsung dengan survei elektabilitas meragukan objektivitas kegiatan survei ini.
Mereka tidak percaya objektivitas dan netralitas lembaga-lembaga survei tersebut. Ismail Hasani Ketua Badan Pengurus Setara Institute menyampaikan bahwa survei elektablitas capres-cawapres hanya menyuguhi publik objek hasil survei yang tak masuk akal (tidak rasional).
Ia juga mempertanyakan posisi lembaga survei tersebut. Bisa saja mereka merangkap sebagai konsultan politik, juru kampanye, agitator yang berlindung di kebebasan akademik, yang ditugasi menggiring opini publik sesuai kehendak pihak yang menugasi. Untuk itu, ia mendesak lembaga-lembaga survei agar netral dalam melakukan kegiatan survei di Pilpres 2024, Kamis (23/11/2023).
Koheran dengan Ismail Hasani, Neni Nur Hayati Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia menyampaikan, lembaga survei itu seharusnya dapat bekerja secara independen (objektif, red.), yakni objektif dalam perhitungan ilmiah sesuai dengan metode statistik yang berlaku dan publikasi hasil surveinya.
