Ra Huda Desak Proses Hukum untuk Trans7, Tayangan Xpose Dinilai Lecehkan Kiai dan Pesantren

Admin
Nurul Huda, DPRD Jawa Timur dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Nurul Huda, DPRD Jawa Timur dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), (Foto: Istimewa).

Selain itu, ia juga mendorong Komisi I DPR RI untuk memanggil Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) guna mengevaluasi izin siaran Trans7.

“Kami minta Komisi I DPR RI segera memanggil KPI dan meninjau ulang seluruh tayangan Trans7. Jangan sampai kebebasan pers dijadikan dalih untuk menistakan nilai-nilai keagamaan,” pungkasnya.

Sebelumnya, program Xpose Uncensored menayangkan video yang menampilkan sejumlah santri menyalami kiai, disertai narasi yang menyesatkan.

Dalam narasi itu disebutkan bahwa santri rela ngesot demi menyalami kiai dan memberikan amplop, bahkan disebut bahwa seharusnya kiai yang memberi amplop kepada santri, bukan sebaliknya.

Potongan video tersebut kemudian viral di media sosial dan memicu gelombang kemarahan publik. Tagar #BoikotTrans7 pun ramai diserukan di berbagai platform sebagai bentuk protes terhadap apa yang dianggap sebagai pelecehan terhadap martabat kiai dan pesantren.