Lebih lanjut, tidak ada pihak yang diberi tanggung jawab jelas untuk memenuhi hak kelompok rentan. Forum pengaduan bagi mereka yang haknya dilanggar juga tidak tersedia. Tanpa sanksi bagi pelanggaran, pencantuman hak-hak ini hanya sebatas janji kosong.
3. Peran Advokat tidak Diperkuat
Dalam sistem peradilan yang ideal, advokat harus memiliki peran yang seimbang dengan jaksa dan hakim. Namun, RUU KUHAP masih membatasi peran advokat dalam proses penyidikan. Advokat hanya bisa mendengar dan menyatakan keberatan tanpa kewenangan yang lebih besar dalam membantu kliennya.
Ketimpangan semakin jelas dalam persidangan. Jaksa dapat menghadirkan saksi tambahan untuk menyanggah pembelaan terdakwa, tetapi advokat tidak memiliki hak serupa. Pembatasan ini bertentangan dengan prinsip adversarial dalam sistem peradilan yang menuntut keseimbangan antara pihak yang berperkara.
4. Syarat Penahanan Semakin Karet
RUU KUHAP menambah jumlah alasan seseorang dapat ditahan dari tiga menjadi sembilan. Namun, beberapa alasan bersifat subjektif, seperti “menghambat proses pemeriksaan” dan “memberikan informasi tidak sesuai fakta”.
Ketidakjelasan definisi ini membuka peluang penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik. Bahkan, tersangka yang meminta didampingi pengacara bisa dianggap menghambat pemeriksaan. Tanpa indikator objektif, penahanan bisa dilakukan secara sewenang-wenang.
5. Restorative Justice Disalahpahami
Konsep restorative justice (RJ) dalam RUU KUHAP dinilai salah kaprah. Alih-alih berfokus pada pemulihan korban, RUU ini justru menyamakan RJ dengan penghentian perkara di luar persidangan.
