Jakarta — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH. Said Abdullah, menegaskan bahwa pihak yang berwenang membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kini berada dalam proses restrukturisasi setelah perubahan struktur kepemilikan dan pengelolaan proyek.
Said menjelaskan, sejak awal proyek Whoosh merupakan hasil kesepakatan business to business (B2B) antara konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dan China, dengan komposisi kepemilikan masing-masing 60 persen untuk Indonesia dan 40 persen untuk China. Namun, ketika terjadi pembengkakan biaya (cost overrun), skema pembiayaan akhirnya ikut berubah dan sebagian tanggung jawab dialihkan ke pemerintah.
“Ketika ada cost overrun, tentu pembagian risiko dan modal ikut berubah. Maka secara logis, APBN harus ikut menanggung sebagian beban tersebut,” ujar Said kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Menurut politisi asal Madura itu, lonjakan biaya proyek membuat Kementerian Keuangan menyalurkan Penyertaan Modal Negara (PMN) tambahan untuk memperkuat posisi konsorsium BUMN Indonesia. Selain itu, pembiayaan proyek juga bersumber dari pinjaman China Development Bank (CDB).
Lebih lanjut, Said mengungkapkan bahwa setelah pengelolaan BUMN terkait proyek ini diambil alih oleh Danantara Indonesia, maka tanggung jawab restrukturisasi utang juga berpindah ke lembaga tersebut.
“Sekarang Danantara menjadi pihak yang berkewajiban menyelesaikan seluruh proses di KCIC, termasuk soal liabilitas dan kewajiban utangnya,” jelasnya.
Meski begitu, Said menekankan bahwa keputusan akhir terkait sumber pembayaran utang tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Jika Presiden memutuskan bahwa pembayaran akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka hal itu merupakan hak prerogatif Kepala Negara.
“Kita tunggu kebijakan Bapak Presiden. Kalau memang nanti diputuskan dibayar dengan APBN, ya APBN yang menanggung,” katanya.
Ia menambahkan, kondisi fiskal negara saat ini masih relatif sehat dan kuat, namun pemerintah tetap harus berhati-hati dalam menempatkan prioritas penggunaan anggaran.
“Secara fiskal kita masih kuat. Dana cadangan dan DBA tersedia. Tapi penggunaan anggaran harus diarahkan ke sektor riil agar pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan,” tegas Said.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah menanggapi isu pembiayaan proyek Whoosh. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terkait utang proyek tersebut karena semua perhitungan sudah dilakukan dengan cermat dan pemerintah siap bertanggung jawab penuh.
“Enggak usah khawatir soal Whoosh. Saya sudah pelajari, tidak ada masalah. Saya yang akan tanggung jawab,” kata Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Prabowo mengakui, meski PT KAI harus menanggung cicilan sekitar Rp1,2 triliun per tahun kepada pihak China, proyek Whoosh tetap harus dilanjutkan karena memberikan manfaat besar bagi masyarakat luas.
“Keberadaan Whoosh penting karena bisa mengurangi kemacetan dan polusi. Indonesia ini negara besar, kita punya kemampuan untuk menanggungnya,” ujar Presiden.
Ia menegaskan, proyek Kereta Cepat bukan semata urusan ekonomi, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan transportasi modern dan efisien bagi rakyat.
“Rakyat harus dilayani dengan baik. Teknologi seperti ini adalah tanggung jawab bersama, dan pada akhirnya tanggung jawab Presiden. Jadi, saya yang tanggung jawab Whoosh,” tandas Prabowo.