Meski begitu, ada pula indikator yang dinilai positif, seperti transparansi (87,81), perdagangan pengaruh atau trading influence (83,23), dan sosialisasi antikorupsi (76,92).
Menanggapi hal itu, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menekankan perlunya evaluasi menyeluruh, terutama pada aspek perencanaan dan pengelolaan anggaran.
“Kalau perencanaannya bagus, cepat, tepat waktu, pasti tidak merah. Itu yang harus kita perbaiki,” tegasnya.
Untuk sektor PBJ, Fauzi menekankan perlunya percepatan proses lelang. Menurutnya, keterlambatan dapat memunculkan persepsi negatif di masyarakat. Sementara pada bidang SDM, ia menyoroti penempatan dan pembagian tugas yang dinilai belum optimal.
“PBJ ini harus dipercepat. Jangan sampai masyarakat melihat di awal tahun tidak ada kegiatan sama sekali. Itu harus segera kita benahi,” pungkasnya.