Opini  

Data dari Madurapers (16/04/2024) menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2025, belanja pegawai di Bangkalan menelan lebih dari 40 persen total APBD—sekitar Rp1,81 triliun dari Rp2,66 triliun. Ketimpangan ini bukan semata persoalan teknis anggaran, tetapi mencerminkan politik anggaran yang lebih berpihak pada elite birokrasi ketimbang kepentingan publik.

APBD di Madura Terkuras untuk Gaji Pegawai, Pembangunan Terancam Stagnan
Ekonomi  

APBD di Madura Terkuras untuk Gaji Pegawai, Pembangunan Terancam Stagnan

Dominasi Belanja Pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) empat kabupaten di Madura tahun 2025 memantik pertanyaan serius tentang efektivitas pengelolaan anggaran daerah di Madura. Alokasi yang besar untuk gaji dan tunjangan pegawai dapat mengurangi fleksibilitas fiskal dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.