Achmad Fauzi Wongsojudo dan K.H. Imam Hasyim resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumenep periode 2025-2030, dalam sebuah prosesi yang khidmat di Istana Negara, Jakarta
Sumenep – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk…
Sumenep – Penyaluran daging korban yang dilakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos…
Jakarta – Seorang pengacara muda asal Madura, Abdul Hakim. S.H., M.H., menjadi kuasa hukum para…
Sejumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Sentra Pasar Bangkal Kabupaten Sumenep memberikan apresiasi kepada Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo.
Sumenep – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur menggelar silaturahmi dengan alim ulama, tokoh…
Dukung Program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos dan P3A) mengikuti Festival Layangan LED, pada Rabu (26/04/2024) kemarin.
Bupati Sumenep Ra Achmad Fauzi menekankan, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menyiapkan pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2023, untuk empat prioritas pembangunan daerah
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan melantik anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Pamekasan pada Selasa 24 Januari 2023.
Tempat pembuangan akhir (TPA) di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, diperbincangkan oleh masyarakat perihal statment Bupati atas upaya akan pembukaan TPA setelah ditutup oleh warga 1,5 tahun lalu.
Sebelum larut ke dalam tulisan yang amat sederhana ini, penulis mengucapkan selamat kepada desa-desa di Kabupaten Bangkalan yang telah berhasil melaksanakan pesta demokrasi pada tanggal 02 Mei 2021 kemarin. Oh, ya, berbicara Pilkades, ia merupakan pesta demokrasi masyarakat desa dalam memilih pemimpin yang ideal menurut mereka dengan kriteria yang ditentukan oleh masyarakat sendiri dengan cara memilih calonnya secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.Â
Aksi damai di depan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan, perihal tuntutan atas Surat Keputusan (SK) tentang penundaan Pilkades oleh Bupati Bangkalan, Senin (26/04/2021) tidak membuahkan hasil, nihil.Â
Oleh karenanya, demokrasi di desa harus berjalan dengan bersih, adil, transparan dan tanpa campur tangan penguasa (abuse of power).Â
