Sampang – Desakan masyarakat agar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) segera…
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjalin kerjasama strategis dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kerjasama ini bertujuan memperkuat kualitas pembangunan melalui data yang akurat dan terpercaya.
Komisi II DPR RI menyoroti kekosongan kepemimpinan di lebih dari 2.000 desa akibat perbedaan dan salah tafsir UU Desa. Wakil Ketua Komisi II, Zulfikar Arse Sadikin, menyatakan bahwa persoalan ini muncul dari aspirasi para kepala desa.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/227/SJ pada 16 Januari 2025. Surat edaran ini mengatur penganggaran gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Pemeriksaan kesehatan ini merupakan bagian dari serangkaian tahapan wajib yang harus ditempuh oleh setiap kepala daerah terpilih. Tujuannya adalah memastikan bahwa kedua calon pemimpin berada dalam kondisi fisik dan mental yang prima, sehingga dapat menghadapi tantangan serta mengemban amanah pemerintahan dengan optimal.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2025. Efisiensi ini didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.
Jakarta – Laju vaksinasi di berbagai daerah Jawa-Bali mengalami peningkatan,…
Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen)…
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
