Jakarta – Universitas Paramadina dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan…
Sumenep Juara Integritas Jawa Timur 2024, KPK Catat Tiga Sektor Rawan
Sumenep – Kabupaten Sumenep berhasil mencatat prestasi membanggakan dengan menempati…
KPK
Ketua Banggar DPR MH Said Abdullah Laporkan Kekayaan Lebih dari Rp101 Miliar ke KPK
Ketua Badan Anggaran DPR RI sekaligus politisi senior PDI Perjuangan, MH Said Abdullah, kembali melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Timwas Haji DPR akan Serahkan Dugaan Pelanggaran Haji ke APH
Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mendorong evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M, dengan menegaskan pentingnya penindakan hukum atas dugaan pelanggaran sebelumnya. Dalam situs resmi DPR RI, Kamis (26/06/2025), Timwas DPR menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana dalam pelaksanaan haji 2024, Kamis (26/06/2025).
Jelang Lebaran, Menag Larang Pejabat Pakai Fasilitas Negara untuk Kepentingan Pribadi
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengingatkan para pejabat agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi menjelang Lebaran. Ia menegaskan hal ini usai menjadi narasumber di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK pada Rabu (12/03/2025).
Tatib DPR No 1 Tahun 2025 Beri Kewenangan Berhentikan KPK dan Kapolri, Dignity Law Office Ajukan Uji Materi ke MA
Peraturan DPR tentang Tata Tertib (Tatib) DPR Nomor 1 Tahun 2025 viral di media sosial. Penyebabnya, aturan tersebut memberi kewenangan kepada DPR untuk memberhentikan pimpinan KPK, Kapolri, Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).
DPRD Bangkalan Pertanyakan Modal dan Aset BUMD PTSDB
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bangkalan, Musawwir, mempertanyakan kebenaran penyertaan modal BUMD PTSDB yang disampaikan oleh Pemkab Bangkalan
Komnas Haji Apresiasi Langkah Menag Libatkan KPK Awasi Penyelenggaraan Haji Sejak Dini
Langkah Menteri Agama (Menag), Nazarudin Umar yang meminta pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelenggaraan ibadah haji 1446 H mendapat apresiasi dari Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, karena dianggap sebagai upaya preventif untuk mencegah potensi korupsi sejak awal
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.