Jakarta – Skandal dugaan korupsi dana ganti rugi rumpon nelayan…
Ketua Badan Anggaran DPR RI sekaligus politisi senior PDI Perjuangan, MH Said Abdullah, kembali melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mendorong evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M, dengan menegaskan pentingnya penindakan hukum atas dugaan pelanggaran sebelumnya. Dalam situs resmi DPR RI, Kamis (26/06/2025), Timwas DPR menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana dalam pelaksanaan haji 2024, Kamis (26/06/2025).
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengingatkan para pejabat agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi menjelang Lebaran. Ia menegaskan hal ini usai menjadi narasumber di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK pada Rabu (12/03/2025).
Peraturan DPR tentang Tata Tertib (Tatib) DPR Nomor 1 Tahun 2025 viral di media sosial. Penyebabnya, aturan tersebut memberi kewenangan kepada DPR untuk memberhentikan pimpinan KPK, Kapolri, Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bangkalan, Musawwir, mempertanyakan kebenaran penyertaan modal BUMD PTSDB yang disampaikan oleh Pemkab Bangkalan
Langkah Menteri Agama (Menag), Nazarudin Umar yang meminta pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelenggaraan ibadah haji 1446 H mendapat apresiasi dari Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, karena dianggap sebagai upaya preventif untuk mencegah potensi korupsi sejak awal
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) merupakan salah satu lembaga penegak hukum di negara Indonesia yang selalu menjadi sorotan masyarakat Indonesia, karena perannya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
