Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) mengeluarkan Surat Instruksi Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Instruksi ini sempat viral di pelbagai platform media sosial.
Anies (Anies Rasyid Baswedan) memuji sikap konsisten dan berani PDI-P dan Megawati Soekarnoputri dalam menjaga demokrasi
Indonesia secara konstitusional merupakan negara demokrasi. Namun, dalam implementasinya kinerja demokrasi Indonesia selama pasca reformasi mengalami banyak tantangan dan masalah
Supremasi hukum (rule of law) merupakan inti dari demokrasi (democracy), karena negara demokrasi menerapkan pembatasan kekuasaan politik/pemerintahan, yang diatur dalam konstitusi
Negara demokrasi (democracy) sudah pasti melindungi hak-hak warga negaranya. Negara Indonesia, yang menganut sistem demokrasi Pancasila, secara konstitusional mengatur hal tersebut
Betapa agungnya rezim politik demokrasi. Partisipasi (keterlibatan partisipatif) warga negara diberikan tempat dalam politik dan pemerintahan. Ini tentu berbeda dengan rezim politik otoriter dan totaliter
Cita-cita reformasi tampaknya harus lebih kuat lagi diperjuangkan di Indonesia. Hal ini karena representasi (representation) pemerintahan—baik pemerintahan level nasional maupun lokal—kian hari ketahanannya tampak mulai melemah
Namun, ketika dilakukan analisis perbandingan antara rezim Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tuduhan atas pernyataan Anies “tidak benar” rontok tak tersisa.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
