Sampang – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang kembali akan menunda pemilihan kepala desa (Pilkades) dengan alasan menunggu regulasi baru. Langkah ini terus berlangsung sejak 2021 dan diproyeksikan berlanjut hingga 2025.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang kembali berencana menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada tahun 2025. Penundaan ini menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Nomor 3 Tahun 2024.
“Demokrasi telah diamputasi! Empat tahun masyarakat desa dipaksa menerima kebijakan penundaan Pilkades yang jelas tidak berpihak kepada rakyat!” teriaknya, mengacungkan tangan ke udara.
Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jrengik Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Kamis (15/05/2025).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang kembali berencana memukul mundur (menunda) jadwal Pilkades ke 2027, padahal SK Bupati Nomor 188.45/272/KEP/434.013/2021 sudah ketok palu untuk tahun 2025. Kalau keputusan bisa diganti sesuka hati, buat apa ada SK yang ia buat sendiri?
Pilkades bukan sekadar rutinitas politik, tetapi bentuk nyata kedaulatan rakyat di tingkat desa. “Pilkades merupakan pilar utama demokrasi desa yang memberi ruang langsung bagi masyarakat menentukan pemimpinnya,” tegas Ahmad Mudabbir, praktisi hukum di Jawa Timur (Jatim). Ia menilai bahwa demokrasi sejati berawal dari desa.
Bangkalan – Pemilihan Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Galis,…
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
