Di Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, sebuah pemerintahan bayangan diduga beroperasi di balik nama Penjabat Kepala Desa.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang kembali unjuk kreativitas dengan wacana penundaan Pilkades 2025. Rupanya, mereka sangat peduli pada “aturan turunan yang belum lahir”.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang kembali berencana menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada tahun 2025. Penundaan ini menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Nomor 3 Tahun 2024.
Perwakilan dari 11 desa di Kecamatan Banyuates bersama Lembaga Perlindungan Konsumen Trankonmasi Jawa Timur mendatangi DPMD Sampang
Rencana pemindahan Kantor Desa Tebanah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, memicu polemik.
Rapat tersebut seharusnya membahas penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025. Namun, akibat ketidakhadiran Pj Kades, proses pengambilan keputusan terkait APBDes terhambat.
Pelatihan yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang dan Camat Banyuates di Kota Surabaya, pada Minggu (04/05/2024), mendapat sorotan karena melibatkan pihak-pihak yang disebut sebagai bendahara dan operator desa ‘abal-abal.’
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang kembali mewacanakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) hingga tahun 2027, meskipun jadwal sebelumnya telah ditetapkan untuk tahun 2025 melalui SK Bupati tahun 2021. Kebijakan ini memicu keresahan warga dan dianggap menimbulkan ketidakpastian dalam tata kelola pemerintahan desa.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
